BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan Manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Melaksanakan kewajiban bupati dalam melakukan pengawasan sesuai amanat pasal 72 Undang – undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan sesuai amanat Pasal 63 ayat (3) huruf (i) dan Pasal 71 , 72, 73, 74 dan 75 Undang – undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan :

1. Mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup akibat limbah cair, gas, padat dan Limbah B3.

2. Mengurangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat aktifitas usaha/kegiatan.

3. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

4. Penyelesaian sengketa lingkungan.

C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang – undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Pemerintah No19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

3. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaan Udara.

4. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

5. Peraturan Pemerintah No 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.

6. Peraturan Pemerintah No 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan.

7. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3.

8. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

9. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

10. Keputusan MENLH Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas LH dan Pejabat Pengawas LH Daerah.

11. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LH di Bapedal.

12. Keputusan MENLH Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan LH Bagi Pejabat Pengawas.

13. Keputusan MENLH Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas LH di Kementerian Lingkungan Hidup.

14. Keputusan MENLH Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas LH Di Propinsi/Kabupaten/Kota.

15. Peraturan MENLH Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat.

16. Peraturan MENLH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.

17. Peraturan MENLH Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan LH.

18. Peraturan MENLH Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.

19. Keputusan Gubernur Jatim No 45 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Usaha/Kegiatan di Jawa Timur.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaan Air di Kabupaten Banyuwangi.

21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Nomor 1.08.02.16.04.5.2.

A. Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan pantauan kepemilikan IPAL pada 27 usaha kegiatan menunjukkan bahwa pada Tahun 2012 dari 27 IPAL, 11 IPAL (40,74%) dalam kondisi belum optimal, sedangkan pada tahun 2013 27 IPAL (100%) dalam kondisi optimal. Pada Tahun 2013 juga terdaat penambahan pembangunan IPAL pada beberapa perusahaan yaitu sebanyak 3 unit.

Tabel 2. Kondisi IPAL di beberapa Perusahaan

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Kondisi IPAL Tahun 2012	Kondis IPAL Tahun 2013
1	PT. Kertas Basuki Rahmat	Produksi Kertas	Optimal	Optimal
2	Pertamina TBBM Tanjungwangi	Migas	Optimal	Optimal
3	RSUD Blambangan	Kesehatan	Optimal	Optimal
4	RSUD Genteng	Kesehatan	Optimal	Optimal
5	RS AL-Huda	Kesehatan	Optimal	Optimal
6	PT. Istana Cipta Sembada	Pengolahan Ikan	Optimal	Optimal
7	CV. Sari Tirta Jaya	Pengolahan Ikan	Optimal	Optimal
8	CV. Sumber Asia	Pengolahan Ikan	Optimal	Optimal
9	PT. Surya Adikumala Abadi	Pengolahan Ikan	Belum optimal	Optimal
10	PT. Suri Tani Pemuka	Pengolahan Ikan	Optimal	Optimal
11	PT. Windu Blambangan Sejahtera	Pengolahan Ikan	Belum Optimal	Optimal
12	PT. 1368	Pengolahan Ikan	Belum Optimal	Optimal
13	PT. Blambangan Food Packer Indonesia	Pengolahan Ikan	Optimal	Optimal
14	UD. Anis	Pengolahan plastik bekas	Belum Optimal	Optimal
15	PT. Maya	Pengolahan Ikan	Optimal	Optimal
16	PT. Sumber Yala Samudera	Pengolahan Ikan	Belum Optimal	Optimal
17	CV. Pasifik Harvest II	Pengolahan Ikan	Belum Optimal	Optimal
18	PT. FKS Multi Agro	Pengolahan Ikan	Belum Optimal	Optimal
19	PT. Indojaya Pratama	Pengolahan Ikan	Belum Optimal	Optimal
20	PT. Avilla Prima Intramakmur	Pengolahan Ikan	Belum Optimal	Optimal
21	CV. Sumber Rejeki	Pengolahan Ikan	Belum Optimal	Optimal
22	CV. Surya Blambangan Kencana	Pengolahan Ikan	Belum Optimal	Optimal
23	PT. Pefect International Food	Pengolahan Ikan	Optimal	Optimal
24	PT. Eratama Putra Mandiri	Pengolahan Ikan	Optimal	Optimal
25	Industri Kecil Tahu Gitik Rogojampi	Tahu	Optimal	Optimal
26	Industri Kecil Tahu Gitik Rogojampi	Tahu	Optimal	Optimal
27	Industri Kecil Tahu Srono	Tahu	Belum terbangun	Terbangun
28	RS. Bhakti Husada Krikilan	Kesehatan	Belum Optimal	Optimal
29	PT. Banyuwangi Cannery Indonesia	Pengolahan Ikan	Belum punya	Proses pembangunan
30	PT. Karya Manunggal Prima Sukses	Pengolahan Ikan	Kurang Optimal	Proses pembangunan dan optimalisasi

Pada Tahun 2013 terdapat 26 perusahaan yang telah melakukan kewajiban untuk memeriksakan kualitas air limbah yaitu

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT. Suri Tani Pemuka	14	RS. Bhakti Husada
2	PT. Windu Blambangan Sejahtera	15	RSUD Genteng
3	PT. Sumber Yala Samudera	16	RS AL Huda
4	PT. Maya Muncar	17	PT. Indojaya Pratama
5	PT. Avilla Prima Intra Makmur	18	PT. Surya Adikumala Abadi
6	PT. NAFO	19	PT. Sari Tirta Jaya
7	PT. Tuna Indonesia Mandiri (TIM)	20	Perkebunan Kalibendo
8	PT. Blambangan Food Packer Indonesia (BFPI)	21	PT. Eratama Putra Mandiri
9	PT. Sejahtera Usaha Bersama	22	CV. Sumber Asia
10	PT. Istana Cipta Sembada	23	Klinik Gladiol
11	Perkebunan Glen Nevies	24	Klinik Rahayu Medika
12	Perkebunan Malangsari	25	Klinik Sanggar Medika
13	Perkebunan Trebasala	26	UD. Anis

Dari sekian usaha / kegiatan, yang telah memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) pada Tahun 2013 adalah :

1. PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat

2. PT. Blambangan Food Packer Indonesia

3. PT. Pertaminan TBBM Tanjungwangi

4. PT. Windu Blambangan Sejahtera

5. PT. Iroha Sidat Indonesia

6. PT. Istana Cipta Sembada

B. Pengendalian Pencemaran Udara

Pada Tahun 2012 perusahaan yang memeriksakan emisi dan udara ambient sebanyak 5 perusahaan sedangkan pada Tahun 2013 sebanyak 12 perusahaan telah melakukan pemeriksaan emisi udara atau tejadi peningkatan 140% dari tahun 2012.

Tabel 3. Uji Udara oleh Perusahaan

No	Nama Perusahaan	Jenis Pemeriksaan Udara
No	Nama Perusahaan	Emisi	Ambient
1.	PT. Suri Tani Pemuka	Ö	Ö
2.	PT. Sumber Yala Samudera	Ö	Ö
3.	PT. Blambangan Food Packer Indonesia	Ö	Ö
4.	PT. Sejahtera Usaha Bersama	Ö	Ö
5.	PT. Sarifeed	Ö	Ö
6.	PT. Maya	Ö	Ö
7.	CV. Sumber Asia	Ö	Ö
8.	CV. Indojaya Pratama	Ö	Ö
9.	PT. Avilla Prima Intra Makmur	Ö	Ö
10.	PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat	Ö	Ö
11.	Pertamina Tanjungwangi		Ö
12.	PUSRI		Ö

C. Pengendalian Kerusakan Tanah akibat Tambang mineral non logam dan batuan.

Pada Tahun 2012 terdapat 30 kegiatan tambang mineral non logam dan batuan tanpa dokumen lingkungan, Tahun 2013 ke 30 pengusaha tambang sedang proses perijinan dan 6 Perusahaan tambang telah memiliki dokumen lingkungan dan 3 perusahaan telah memiliki izin usaha tambang.

D. Pengendalian Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Pada Tahun 2013 terdapat 5 perusahaan penghasil LB3 yang telah memiliki tempat penampungan sementara LB3 dan memiliki Izin Penampungan Sementara LB3 yaitu

1. PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat

2. PT. Suri Tani Pemuka

3. PT. Pertamina TBBM Tanjungwangi

4. PT. Santos

5. PT. Blambangan Food Packer Indonesia

E. Tindak lanjut Pengaduan

Penanganan Pengaduan via website pengaduan.banyuwangikab.go.id

Gambar 1. Pengaduan melalui website pengaduan.banyuwangikab.go.id

Pengaduan melalui website pengaduan.banyuwangikab.go.id pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2012. Pada tahun 2012 terdapat 6 pengaduan sedangkan pada Tahun 2013 terdapat 5 pengaduan kasus lingkungan hidup.

Tabel 3. Penanganan Pengaduan Via website

Tanggal Pengaduan	Nama pengadu	Alamat Pengadu	Keterangan Aduan	Tindak Lanjut Pengaduan
17/07/2013	Alan Rahmana Putra	Banyuwangi	Saya berharap aparat pemerintahan melihat langsung tentang adanya pencemaran limbah di pulau merah apakah benar adanya, saya mengetahui informasi tersebut dari youtube dan ini linknya httpwww.youtube.com watchvuXyzUIJ0_OA mohon untuk di tindak lanjuti, sangat memprihatinkan jika salah satu icon pariwisata di banyuwangi rusak tercemari oleh limbah dari oknum tidak bertanggung jawab.	Telah dilakukan pemeriksaan kadar merkuri dalam darah dan kuku masyarakat sekitar pancer, sumberagung. Air Laut, Air Sungai dan udara ambient sekitar produksi emas (gelondongan)
11/06/2013	Selamet	Tukang Kayu	udara di sekitar jl kepiting bau menyengat busuk dari limbah pabrik pengeringan kulit udang punya AHAE yang berlokasi di tepi pantai pesisir sobo.dengan cara membuang limbah pabrik di area tambak dan bibir pantai.sehingga baunya terbawa oleh udara.mohon Badan Lingkungan Hidup dan Pelayanan Perizinan Terpadu apakah prabrik tersebut sudah mengatongi izin pendirian IMB dan HO.	Terdapat 3 pengusaha pengolahan kulit udang. 1 sudah memiliki izin sedangkan 2 usaha rakyat belum memiliki izin.
22/05/2013	Ansori	Banyuwangi	saya merasa terggangu dengan bau limbah yang terbawa arah angin dari pabrik penggelolaan kulit udang milik aheng vionata yang bertempat di tepi pantai pesisir sobo.dan apa sudah mengantongi Izin dampak limbah dari badan LINGKUNGAN HIDUP.mohon tanggapan dan tidakan tegas dari pihak BADAN LINGKUNGAN HIDUP.	Terdapat 3 pengusaha pengolahan kulit udang. 1 sudah memiliki izin sedangkan 2 usaha rakyat belum memiliki izin.
08/04/2013	Alma	Banyuwangi	Saya ingin melanjutkan pertanyaan saya sebelumny. Saya ingin tahu berapa jumlah pohon yang harus digantikan untuk melakukan penebangan 1 pohon. Terima kasih	Informasi tentang pohon kurang lengkap, sehingga tidak bisa dihitung cadangan karbon, Jumlah tanaman dapat dihitung dari jumlah cadangan karbon tanaman yang dipotong minimal sama dengan jumlah cadangan karbon tanaman yang akan ditanam

Tabel 4. Penanganan Pengaduan Via surat

No	Tanggal Pengaduan	Nama, Alamat Pengadu	Nama Kegiatan yang diadukan	Tanggal verifikasi Pengaduan	Tingkat Penyelesaian Kasus
1	2 Maret 2013	Warga Desa Plampangrejo dan Desa Kradenan	Penambangan pasir di Hulu Dam K Setail Desa Sidorejo Kec. Purwoharjo	5 Mei 2013	Selesai
2	22 Mei 2013	Hotel Ketapang Indah	Pembuatan pakan ternak PT. Suri Tani Pemuka	22 Mei 2013 31 Mei 2013	Selesai
3	11 Juni 2013	Selamet, Kel. Tukangkayu Kec. Banyuwangi	Pengolahan kulit dan kepala udang	12 Juni 2013	Selesai
4	11 Desember 2013	Warga Dusun Amerthasari Desa Watukebo Kec. Rogojampi	Penggalian Pasir tanpa Izin	Diserahkan ke Satpol PP	Penutupan
5	15 November 2013	Masyarakat terkena dampak	PT. Megah Raya Kontruksi (Merak)	26 November 2013	Selesai
6	18 November 2013	Pemberitaan Radar Banyuwangi	Peternakan Rudi Purwanto	3 Desember 2013	Penutupan
7	12 Desember 2013	LSM YPMN Banyuwangi	Kolam Labuh PT. Sumber Yala Samudera	Rencana Januari 2014	Proses

Diagram 2. Frekuensi pengawasan per bulan Tahun 2013

Tabel 5. Hasil Pengawasan

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PT. Blambangan Food Packer Indonesia	08/01/2013	Pembangunan IPAL telah selesai, tahap uji coba,
2	PT. Pasific Masami Indonesia	22/01/2013	Penghentian Reklamasi tanpa izin
3	PT. 1368	06/02/2013	IPAL tidak berfungsi optimal, perintah perbaikan IPAL, Pemasangan pengukur debit, pengujian mutu air limbah.
4	PT. Banyuwangi Indo Raya	07/02/2013	Penambahan barrier tanaman, agar debu tertahan di lingkungan pabrik
5	PT. FKS	07/02/2013	produksi tidak kontinyu, tidak melakukan pemeriksaan mutu air limbah secara rutin, IPAL kurang representatif
6	CV. Pasific Harvest unit I dan II	08/02/2013	Air Limbah dibuang langsung ke sungai, rencana pembangunan IPAL


7	RSUD Blambangan	08/02/2013	Mutu air limbah hampir mendekati baku mutu, belum memiliki IPLC, dokumen lingkungan tidak sesuai dengan kondisi sekarang, belum ada izin TPS LB3, belum ada Izin operasi Incenerator
8	CV. Pasific Harvest unit III	09/02/2013	Tidak memiliki IPAL tersendiri, air limbah dialirkan ke IPAL pabrik unit I dan II
9	PT. Blambangan Food Packer Indonesia	09/02/2013	IPAL telah optimal, uji mutu air limbah rutin, belum ada IPLC
10	PT. Avila Prima Intra Makmur	12/02/2013	pembangunan fisik IPAL telah mencapai 80%, perintah percepatan pembangunan IPAL dan pengurusan IPLC
11	PT. Sumber Yala Samudera	12/02/2013	fisik IPAL masih 90%, perintah percepatan pembangunan fisik IPAL sampai 100%
12	PT. Timur Putra Sentosa	13/02/2013	sebagian air proses produksi asbes keluar melalui saluran drainage, sehingga sungai berwarna putih karena pencemaran mil dan gipsum, perintah perbaikan instalasi produksi dan menerapkan produksi bersih.
No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Tambak Pitoyo	07/03/2013	pengosongan air tambah berpotensi mencemari lingkungan karena mengandung banyak material organik, perlu pengolahan air untuk menyaring air tambak yang akan dibuang ke lingkungan
15	CV. Sumber Asia	02/04/2013	membangun IPAL modifikasi dengan bahan sederhana
16	PT. Maya Muncar	02/04/2013	IPAL sedang dalam perbaikan, perintah pembuatan TPS LB3
17	PT. Sumber Yala Samudera	02/04/2013	Fisik IPAL telah selesai, namun peralatan pendukung seperti blower dan pompa belum terpasang, perintah percepatan pemasangan peralatan pendukung
18	PT. Pertamina Tanjungwangi	19/04/2013	peserta proper dengan hasil terakhir Hijau
19	CV. Sumber Asia	07/05/2013	Perintah pengurusan IPLC dan pembuatan TPS LB3
20	PT. Blambangan Food Packer Indonesia	07/05/2013	Limbah berserakan di lahan, perintah perbaikan TPS dan pembuatan TPS LB3
21	PT. Banyuwangi Cannery Indonesia	08/05/2013	Tidak memiliki IPAL, air limbah langsung dibuang ke laut, potensi pencemaran udara dari boiler bahan bakar kayu, perintah pengolahan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.
22	PT. Suri Tani Pemuka	08/05/2013	hasil klarifikasi pengaduan, sumber bau berasal dari proses pengeringan pakan ternak, perintah perbaikan stack dengan meminimalisir bau dengan wet scrubber
23	PT. Sagraha Satya Suwahita	14/05/2013	telah memiliki dokumen lingkungan, proses pembangunan fisik perusahaan pengumpul LB3 belum selesai
24	PT. Suri Tani Pemuka unit Hatchery	03/06/2013	Pembuangan air pada saat panen benur tidak dilakukan pengendapan,

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)
26	CV. Banyuwangi Mega Segara	13/06/2013	pada saat dilakukan pengawasan tidak ada proses produksi, sehingga tidak diketahui proses IPAL
27	CV. Tanjung Mekar	13/06/2013	Potensi pencemaran berasal dari pembakaran kayu untuk mencairkan garam, limbah cair berupa limbah domestik
28	PT. Aneka Tuna Indonesia	13/06/2013	tidak ada proses pemotongan dan pembersihan ikan, sehingga limbah yang dihasilkan sangat sedikit
29	PT. Suri Tani Pemuka	13/06/2013	hasil klarifikasi pengaduan, bau masih muncul terutama pada saat angin dari utara dan timur
30	PTPN XII Kendenglembu	01/07/2013	air limbah sebagian untuk aplikasi lahan dan sebagian di buang langsung ke badan air tanpa pengolahan
31	PT. Banyuwangi Cannery Indonesia	18/07/2013	IPAL sedang dalam proses pembangunan, menggunakan desain IPAL Portable.
32	PT. Surya Adikumala Abadi	19/07/2013	pembangunan IPAL menggunakan sebagian lahan tambak di dalam kawasan pabrik setelah pembangunan IPAL diluar pabrik ditolak, fisik IPAL telah mencapai 70%
33	PT. Blambangan Food Packer Indonesia	25/07/2013	IPAL sedang off seminggu karena ada masalah, perintah uji kualitas air limbah rutin, uji emisi boiler 6 bulan sekali
34	PT. Maya Muncar	25/07/2013	IPAL dalam tahap operasi normal, tetapi ada potensi by pass
35	PT. Sumber Yala Samudera	25/07/2013	IPAL dalam tahap uji coba, perintah pengurusan IPLC ke BLH dan uji kualitas air limbah rutin setiap bulan

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)
36	CV. Pasific Harvest unit I dan II	26/07/2013	IPAL dalam tahap kontruksi 80%
37	CV. Sumber Asia	29/07/2013	Pengurusan IPLC dan TPS LB3
38	PT. Avila Prima Intra Makmur	29/07/2013	IPAL telah selesai 100% terbangun, tahap uji coba IPAL
39	PTPN XII Perkebunan Glenmore	04/09/2013	air limbah sebagian untuk aplikasi lahan dan sebagian di buang langsung ke badan air tanpa pengolahan
40	PT. Altus	20/09/2013	belum memiliki UKL-UPL sebagai syarat izin TPS LB3
41	PT. Santos	20/09/2013	telah memiliki TPS LB3 dan Izin TPS LB3, termasuk peserta Proper
42	PT. Sejahtera Usaha Bersama	24/09/2013	air limbah berasal dari perendaman kayu sehingga air limbah yang dibuang cenderung asam, telah memiliki IPAL. Potensi pencemaran lain berasal dari boiler dengan bahan bakar potongan kayu. Perlu uji emisi setiap 6 bulan sekali dan uji air limbah setian bulan sekali
43	PT. Bali Multi Walet	25/09/2013	air limbah berasal dari pencucian sarang walet. Perintah perbaikan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke badan air
44	PT. Aremix Planindo	26/09/2013	kondisi topografi menyebabkan debu proses penghancuran batu menutupi sebagian tanaman penduduk sehingga adanya keluhan gagal berbuah. Perintah perbaikan dengan barrier tanaman di dalam pabrik dengan jumlah dan jenis tanaman yang tepat. Melakukan uji emisi setiap 6 bulan dan pemasangan peralatan pendukung uji emisi pada stack
45	PT. 1368	27/09/2013	outlet IPAL terlalu pendek, sehingga pada saat air laut surut, air limbah tidak tercampur dengan sempurna dengan air laut dan menimbulkan bau
46	PT. Suri Tani Pemuka	27/09/2013	Penambahan kapur pada stack untuk penangkap H2S dan NH3
47	PTPN XII Sumberjambe	02/10/2013	air limbah sebagian untuk aplikasi lahan dan sebagian di buang langsung ke badan air tanpa pengolahan

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)
48	PT. Surya Adikumala Abadi	07/10/2013	Fisik IPAL telah selesai 100%, sedang dalam tahap pengisian IPAL dengan air limbah dan uji coba IPAL, perintah uji kualitas air limbah setiap bulan sekali
49	CV. Pasific Harvest unit I dan II	08/10/2013	IPAL dalam tahap uji coba,
50	WKOPP Muncar	10/10/2013	perintah penghentian kegiatan pengolahan ubur-ubur liar, setiap pengolahan ubur-ubur wajib mengelola limbah yang dibuang
51	PT. Karya Manunggal Prima Sejahtera	11/10/2013	IPAL yang dimiliki tidak representatif dan tidak melakukan pemantauan kualitas air limbah secara rutin
52	PT. Perfect International Food	11/10/2013	Sudah memiliki IPAL, namun belum melakukan pemantauan air limbah secara rutin
53	PTPN XII Kalikempit	16/10/2013	air limbah sebagian untuk aplikasi lahan dan sebagian di buang langsung ke badan air tanpa pengolahan
54	PTPN XII Kalisepanjang	17/10/2013	air limbah sebagian untuk aplikasi lahan dan sebagian di buang langsung ke badan air tanpa pengolahan
55	PTPN XII Sungailembu	21/10/2013	air limbah sebagian untuk aplikasi lahan dan sebagian di buang langsung ke badan air tanpa pengolahan
56	PETI Sumberagung	23/10/2013	kegiatan proses penghancuran batu, pencampuran dengan amalgam dilakukan di kawasan penduduk, sisa air proses hanya dilakukan pengendapan pada bak yang tidak kedap air.

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)
58	PTPN XII Kalirejo	25/10/2013	air limbah sebagian untuk aplikasi lahan dan sebagian di buang langsung ke badan air tanpa pengolahan
59	PTPN XII Jatirono	28/10/2013	air limbah sebagian untuk aplikasi lahan dan sebagian di buang langsung ke badan air tanpa pengolahan
60	PTPN XII Kalitlepak	13/11/2013	air limbah sebagian untuk aplikasi lahan dan sebagian di buang langsung ke badan air tanpa pengolahan
61	PT. Banyuwangi Cannery Indonesia	14/11/2013	sedang tahap pemasangan IPAL portable, perintah pengurusan IPLC ke Menteri LH
62	CV. Megah Raya Kontruksi	15/11/2013	belum memiliki dokumen lingkungan, perintah pembuatan dokumen lingkungan dan penghentian kegiatan yang tidak sesuai dengan izin sebelumnya
63	PT. 1368	19/11/2013	Pengurusan IPLC ke KLH
64	PT. PP Glen Falloch	20/11/2013	air limbah sebagian untuk aplikasi lahan dan sebagian di buang langsung ke badan air tanpa pengolahan
65	PT. Istana Cipta Sembada	27/11/2013	Taat, sesuai peraturan
66	PTPN XII Malangsari	04/12/2013	air limbah sebagian untuk aplikasi lahan dan sebagian di buang langsung ke badan air tanpa pengolahan

I. PERMASALAHAN

A. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

Terbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan, keterbatasan itu terdiri dari jumlah, kemampuan dan kewenangan. Berdasarkan jumlah saat ini masih terdapat 1 orang yang mendapat kesempatan diklat dasar pengawasan, sementara kebutuhan minimal adalah 5 orang. Berdasarkan kemampuan minimnya jumlah tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan teknis dan diklat tenis yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan wewenang. Berdasarkan kewenangan masih terdapat kekurangan, dimana belum ada penetapan pejabat pengawas oleh Bupati.

B. Usaha /Kegiatan

Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

II. PEMECAHAN MASALAH

1. Perlu diadakan sosialisasi kepada usaha/kegiatan akan hak dan kewajiban pengusaha dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Perlu adanya sosialisasi kepada pemilik/penanggungjawab kegiatan usaha dan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

3. Bekerja sama dengan institusi penegak hukum lainnya untuk shock terapi pada usaha/kegiatan yang tidak mungkin lagi dilakukan pembinaan.

4. Peningkatan SDM BLH dengan usulan diklat teknis ke Kementerian Lingkungan Hidup.

III. KESIMPULAN

Pengawasan terhadap ketaatan usaha/kegiatan telah memberikan sumbangan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dengan meningkatnya jumlah IPAL yang telah dibangun oleh Pengusaha. Pengawasan akan lebih ditingkatkan agar semua perusahaan yang membuang limbah cair mengolah limbah cair dalam IPAL sebelum dibuang ke lingkungan. Perusahaan penghasil emisi mengelola emisi dengan baik dan perusahaan penghasil Limbah B3 mengelola limbah B3 dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan oleh karena itu untuk menjamin terlindunginya lingkungan dari potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan diperlukan upaya pengawasan yang terus menerus.

Rabu, 05 Februari 2014